#adillestari

Munawir Abdullah KESALAHAN dalam penentuan pola ruang akan berdampak secara keseluruhan terhadap lima tahun ke depan. Begitu juga persoalan bencana dan kemiskinan tidak terlepas dengan kesalahan dalam

Munawir Abdullah BERDASARKAN ketentuan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tata Cara Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah. Peraturan atau perundang-undangan (untuk

Munawir Abdullah IND HUTAN tidak bisa dipisahkan dengan rencana pola ruang. Atau dengan bahasa lain, hutan merupakan bagian terpenting yang harus dipestikan peruntukannya dalam rencana pola ruang. Kesalahan

SEMOGA KORBAN MUSIBAH KEBAKARAN TERSEBUT SABAR DALAM MENGHADAPINYA

Munawir Abdullah TEMAN-TEMAN berdasarkan data yang saya dapatkan dari Yayasan Hutan Alam dan Lingkungan Aceh (HAkA). Angka deforestasi (kerusakan hutan) di Aceh mengalami penuruan untuk periode 2016 –

ENSURE the rights of people to manage forests and land is part of the process of realizing justice for society. Indonesia, a year ago, has declared an area of ​​12.7 million hectares of forest areas that

Munawir Abdullah PASCA terjadi bencana alam sepanjang tahun 2017, Aceh diperkirakan mengalami kerugian mencapai 1,5 Triliun. Dalam rentan waktu setahun tersebut kurang lebih terjadi bencana alam dan lingkungan

Munawir Abdullah SEBENARNYA tujuan utama saya ke Banda Aceh untuk mengikuti dan memastikan beberapa program kerja Bytra ke depan yang berkaitan dengan Walhi Aceh. Kami pergi berempat, bersama teman-teman

Munawir Abdullah SELOGAN ini tentu bukanlah kata-kata yang asing di telinga teman-teman yang concern dengan isu-isu penyelamatan lingkungan. Bagi mereka dua kosa kata tersebut memiliki makna tersendiri

PERSIDANGAN tahap pertama terkait dengan keputusan Gubernur Aceh mengenai Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Indsutri atas nama PT. Rencong Pulp and Paper Industri (IUPHHk-HTI PT. RPPI)

DALAM konteks pemerintahan, siapa sebenernya yang bertanggungjawab tehadap pelestarian lingkungan hidup? Postingan kali ini, saya ingin menguraikan secara ringkas. Mengenai lembaga-lembaga pemerintahan

HAL yang paling urgent untuk melakukan penyelamatan hutan di Kabupaten Aceh Utara saat ini adalah melakukan review izin terhadap pemegang konsesi Hak Guna Usaha (HGU) dan Hutan Tanaman Industri (HTI).

UNDANG-UNDANG Pokok Agraria (UUPA) yang di tetapkan oleh oleh Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR-GR) pada tanggal 24 Sepetember tahun 1960 menjadi dasar acuan dalam penentuan hari tani nasional.

BERDASARKAN hasil dan finalisasi kajian mengenai dugaan pelanggaran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Tanaman Indsutri (IUPHHK-HTI) atas nama PT. Rencong Pulp and Paper Indsutri (PT.

PADA prinsipnya, mengambil manfaat dari hasil hutan tidak haram, termasuk dalam kawasan hutan lindung. Sungguh ironis, bila sumber daya alam yang ada tidak dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup

DARI sekain banyak regulasi atau perundang-undangan yang ada, tidak sedikit diantara sekian banyak regulasi tersebut terjadi tumpang tindah dan berbenturan antar regulasi (disharmonisasi hukum). Salah-satu

SIDANG Permohonan Pencabutan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam kawasan Hutan Tanaman Industri atas nama PT. Rencong Pulp and Paper Industri (IUPHHK-HTI PT. RPPI) sudah sampai pada tahapan pembacaan

QANUN Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) merupakan acuan untuk penentuan dan peruntukan jenis lahan dan hutan dalam suatu wilayah. Bila suatu wilayah telah ditetapkan peruntukannya untuk sesuatu hal berdasarkan

MUNGKIN tidak Qanun Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Aceh Utara (Acut) di rivisi? Sepertinya wacana ini menarik untuk diskusikan. Bukankah beberapa hari yang lalu sebagian besar Kecamatan di

MEMASTIKAN hak kelola rakyat terhadap hutan dan lahan merupakan bagian dari proses realisasi keadilan bagi masyarakat. Indonesia, setahun yang lalu telah mendeklarasikan seluas 12,7 juta hektar kawasan