Foto: Twitter @meutya_hafid
Pada Sabtu 6 November 2021, Komisi I DPR RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan calon Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa. Dengan agenda uji kelayakan dan kepatutan (fit & proper test) Andika sebagai calon panglima TNI pilihan Presiden Joko Widodo.
Ada alasan mengapa demokrasi membagi kekuasaan kepada tiga lembaga, yaitu untuk perimbangan kekuasaan agar terjadicheck and balances dalam kekuasaan. Normalnya, DPR akan mengkritisi calon panglima TNI pilihan presiden. Bukan soal suka atau tidak suka, tapi demikianlah mandat jabatan mereka.
Celakanya, Komisi I DPR RI yang bertugas melakukan hal tersebut justru bertindak layaknya tim hore sang calon panglima. Sehari sebelum rapat, sudah pengumuman bahwa mereka tidak akan mempertanyakan harta kekayaan Andika Perkasa yang mencapai 179 miliar rupiah. Saat rapat pun anggota Komisi I malah kompak memakai seragam hijau ala militer seolah tim sukses Andika. Uji kelayakan dan kepatutan macam apa yang diharapkan dari anggota DPR yang seperti ini?
Padahal, presiden menunjuk hanya satu calon panglima saja seharusnya sudah dikritisi. Sungguh memalukan etika pejabat publik kita.
