Seleksi internal partai politik yang tidak transparan dan tidak memiliki standar tetap pengusulan caleg membuka potensi anggota partai untuk bersaing dengan penguasa partai untuk meraih kesempatan menjadi caleg.
Ada juga potensi ketidakadilan dalam penetapan nomor urut yang bagi sebagian caleg merasa berpengaruh atas urutan tersebut.
Selain itu, untuk mendapatkan pemilih yang bisa memberi suaranya tidaklah mudah, kebanyakan caleg melihat siapa petaha di dapil bersangkutan. Terlebih maju sebagai caleg dikabarkan sangat mahal baik internal maupun eksternal.
Oleh sebab itu, anggota partai bertarung di DPD karena ada kemudahan dalam memenuhi syarat dukungan. Kedua, calon merasa hanya bersaing dengan sesama DPD yang jumlahnya tidak sebanyak jumlah caleg semua parpol.
Ketiga, luas wilayah yang mengungungkan untuk calon DPD mendapatkan suara per kabupaten/kota di salah satu provinsi dengan pertimbangan lawan yang sedikit lebih membuka peluang menang dengan biaya yang lebih sedikit.
Akibat dari masuknya anggota parpol ke calon DPD adalah penguatan kuasa partai baik di DPR, MPR dan DPD sehingga membuat kewenangan penyaluran suara daerah terhalang keinginan elit partai saat pembahasan legislasi.
Selain itu, warga negara yang memiliki hak untuk dipilih akan berpotensi kehilangan ruang perjuangan politik karena sulit berhadaan dengan anggota partai yang sudah bisa dipastikan memiliki jaringan pengurus partai dan kader partai yang membantunya memenuhi syarat sebagai calon DPD.
Apabila pembatasan etik politik tidak dibuat, bisa saja calon DPD di masa depan adalah anggota partai tanpa ada satupun ruang calon DPD non partai. Secara penguatan demokrasi atas peran warga megara non partai, hal ini tentu merugikan bagi para politisi non partai
