Menjelang peringatan Hari Tanpa Tembakau Sedunia (HTTS) 31 Mei 2018 ini, ada perkembangan bagus bagi penggiat antitembakau di Aceh khususnya Banda Aceh. Pemerintah Kota Banda Aceh bakal memidanakan perokok yang merokok di Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Ancaman ini menidaklanjuti pemberlakuan Qanun atau Perda No. 5 Tahun 2016. Qanun yang sudah disahkan lebih dari tahun ini seharusnya sudah melewati masa sosialisasi.
Dalam suatu diskusi terbatas di Banda Aceh, Rabu (23/05), Kepala Dinas Kesehatan Banda Aceh, Warqah Helmi berencana menerapkan sanksi atau tidak pidana ringan (tipiring) terhadap perokok, penjual rokok yang melakukan kegiatan transaksi termasuk memasang iklan dalam KTR. Bahkan, pidana juga diterapkan untuk badan usaha yang bertransaksi dalam KTR akan dikenakan kurungan 14 hari atau denda hingga Rp 10 juta.
Memang baru sanksi ringan menjerat perokok dan penjual rokok. Untuk perokok di KTR dikenakan kurungan penjara 3 hari atau denda paling banyak Rp 200 ribu. Sedangkan untuk penjual rokok dalam KTR baru diancam sanksi denda Rp 500 ribu atau penjara kurungan 5 hari.
Untuk mengawasi penerapan peraturan ini, Dinkes Banda Aceh tengah melatih sedikitnya 50 tenaga pengawas penerapan Qanun KTR. Mereka terdiri atas aparat Satpol PP, petugas Dinas Kesehatan dan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika seperti dikutip dari www.merdeka.com, 27/05/2018.
Kebijakan ini mendapat dukungan Pemko Banda Aceh. Wakil Walikota Banda Aceh, Zainal Arifin memastikan langkah ini akan efektif per awal tahun 2019 nanti. Karena pidana untuk pelanggar KTR baru diterapkan secara bertahap Juli atau Agustus 2018 ini. KTR di Banda Aceh diantaranya mencakup perkantoran pemerintah, lembaga pendidikan, rumah ibadah, SPBU, sarana pelayanan kesehatan, tempat olahraga tertutup, dan arena permainan anak.
Bertahap
Rencana Pemko Banda Aceh menegakkan peraturan sesuai dengan Qanun memang bukan pertama di Aceh. Aceh Barat sudah memulai sejak dilahirkan Qanun N. 14 Tahun 2015 lalu. Sebagai model, pelanggar KTR di Masjid Agung Meulaboh, Aceh Barat dikenakan denda Rp 100 ribu hingga Rp 1 juta.
Sayangnya langkah maju Banda Aceh dan Aceh Barat menyelamatkan warga dari paparan asap rokok belum bisa menggerakkan daerah lain melakukan hal serupa. Pemerintah Aceh sendiri saat Zaini Abdullah menjabat gubernur, lingkungan sekretariat Aceh pernah memberlakukan larangan merokok dalam bangunan dan sekitarnya. Tapi larangan itu sebatas imbauan gubernur belum menjadi Pergub apalagi Qanun atau perda.
Saat pemerintah Indonesia masih menunda meratifikasi Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) Kerangka Kerja Pengendalian Tembakau. Bahkan Indonesia menjadi satu-satunya negara di Asia yang belum menandatangani ratifikasi FCTC. Padahal Indonesia termasuk negara yang menginisiasi FCTC bersama India, Thailaind, negara-negara di Amerika Latin. Ratifikasi bisa dengan menerbitkan peraturan presiden (Perpres) atau UU non Progra Legislasi Nasional di DPR RI. Lagi-lagi langkah tersebut tak pernah digubris (www.komnaspt.or.id).
Saat Joko Widodo baru setahun menjabat presiden, wacana membatasi peredaran rokok dan jumlah perokok sempat mengemuka dengan menaikkan harga rokok. Namun, rencana kembali dimentahkan produsen rokok dan oknum yang diuntungkan dari rokok dengan menjadi petani sebagai tumbal. Mereka berpendapat jika harga rokok mahal, tingkat konsumsi rokok menurun hingga berdampak pendapatan pekerja dan petani tembakau.
Anehnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) justru mendapatkan informasi bahwa rokok menjadi konsumsi kedua rumah tangga miskin. Keluarga miskin di Indonesia lebih memilih membeli rokok daripada belanja makanan bergizi. Tapi, ratifikasi FCTC belum jelas juga.
“Dana yang dikeluarkan untuk tembakau 3,2 kali lebih besar dari pengeluaran telur, susu, 4,2 kali dari pengeluaran beli daging, 4,4 kali dari biaya pendidikan, dan 3,3 kali lebih besar daripada biaya kesehatan,” kata Presiden Jokowi (www.detik.com/25/10/2017).
Namun sebuah studi di Afrika Selatan dan Prancis rentang waktu (1990-2005), harga rokok mahal bisa menekan perokok hingga 50 persen. Ketua Komite Penanggulangan Penyakit Kardioserebrovaskular Indonesia (PERKI), Dr dr Anwar Santoso, SpJP(K) meyakini bahwa jika harga rokok dinaikkan akan berdampak baik bagi kesehatan masyarakat dan juga pendapatan negara seperti dikutip dari www. health.detik.com, 28/05/2018.
Trend kenaikan cukai di Indonesia masih rendah dibandingkan dengan negara lainnya. Menurut laporan WHO pada 2017, Indonesia hanya mengenakan cukai 57 persen sementara negara lainnya misalnya Bangladesh sebesar 77 persen, Sri Lanka mencapai 63 persen, dan Thailand sebanyak 73 persen (www.merdeka.com).
Kemenkes Indonesia pernah merilis tingkat perokok di Indonesia tahun 2017 sudah mencapai 90 juta orang. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Kementerian Kesehatan, dr Lily Sriwahyuni Sulistyowati saat itu merujuk pada hasil penelitian yang dirilis Atlas Tobacco. “Indonesia jadi juara dunia dalam urusan perokok,” ujar Lily saat itu.
Melihat kondisi ini, sangat miris memang dengan fenomena perokok di Indonesia termasuk Aceh. Ramadan seharusnya jadi momentum mengurangi rokok atau bahkan membuang ruang ternyata tak manjur juga. Asap rokok langsung mengepul saat berbuka puasa bahkan menjelang makan malam. Nah, jika puasa mampu tahan rokok, mengapa saat berbuka justru mendahulukan rokok? Jawabannya kembali pada komitmen dan kemauan. Jadi, percuma jika KTR diawasi jika komitmen perokok sendiri belum ada.
Langkah tegas
Kembali ke pengawasan KTR, yang paling penting bukan soal banyaknya daerah yang menerapkan KTR, seberapa efektif qanun itu berjalan. Karena selama ini masih ditemukan para penegak hukum diam-diam merokok dalam ruang perkantoran, bukan sekadar di lingkungan perkantoran.
Langkah tegas itu melalui proses pengawasan yang konsisten. Para perokok dan produsen rokok tetap mencari celah menyalakan tembakau saat pengawasan mulai kendur. Oleh karenanya, pengawasan disusul sanksi adil akan mengurangi tingkat perokok di Banda Aceh, Provinsi Aceh, bahkan Indonesia.
