Seperti yang kita tahu, teknologi blockchain memiliki berbagai manfaat yang membuatnya bisa diterapkan dalam berbagai bidang industri, mulai dari industri pangan hingga industri hiburan. Tapi tahukah kamu, kalau baru-baru ini muncul isu bahwa blockchain juga bisa membantu mewujudkan pemerintah yang lebih transparan.
Salah satu hal yang membuat Satoshi Nakamoto menciptakan teknologi blockchain adalah hilangnya kepercayaannya terhadap Bank Sentral AS. Sehingga, ia menciptakan sebuah platform yang memungkinkan transaksi dan pencatatan data yang bersifat open source dan lebih transparan.
Jika dipelajari lebih lanjut lagi, teknologi blockchain juga bisa membantu mewujudkan pemerintah yang lebih transparan. Misalnya untuk pencatatan anggaran pembangunan, sehingga masyarakat dapat melihat informasi dana tersebut tanpa bisa dimanipulasi oleh pejabat-pejabat yang korup.
Selain untuk pencatatan anggaran, teknologi blockchain juga bisa digunakan untuk penghitungan suara pemilu. Selama ini penghitungan suara pemilu hanya berlandaskan kepercayaan terhadap lembaga penghitungan suara yang ditunjuk saja, tetapi publik tidak dapat melihat proses rekapitulasi dan penghitungan akhirnya dengan transparan. Nah, dengan teknologi blockchain ini, semuanya dapat dimonitor oleh publik bahkan tanpa campur tangan pihak ketiga, yaitu lembaga survei yang menghitung suara.
Korupsi terjadi karena ada kekuasaan yang dipegang oleh segelintir orang dan kurangnya akuntabilitas. Nah, kalau teknologi blockchain diterapkan dan semuanya lebih transparan, kemungkinan untuk korupsi juga menjadi lebih kecil. Apalagi data yang sudah dicatat tidak mungkin diubah-ubah lagi.
Tetapi, meskipun bisa mewujudkan pemerintah yang lebih transparan, teknologi blockchain ini hanya bisa diterapkan secara terbatas. Karena walaupun bagaimanapun negara memiliki data-data rahasia yang tidak bisa dibuka kepada publik.
Saat ini, teknologi blockchain sudah dimanfaatkan oleh beberapa negara seperti Amerika Serikat, Kanada, Estonia dan Australia untuk meningkatkan transparansi dalam pemerintahan. Pemerintah Amerika Serikat misalnya, sudah memanfaatkan blockchain untuk tracking dana, sedangkan pemerintah Estonia memanfaatkan teknologi ini untuk menyokong programe-residency.
Itulah gambaran mengenai penerapan teknologi blockchain untuk pemerintah yang lebih transparan. Menurut kamu, apakah sebaiknya pemerintah Indonesia juga mulai menerapkan teknologi ini?
