Dalam politik perbedaan antara Gubernur dan DPRA, lumrah karena yg satu lembaga Eksekutor Anggaran sementara yg satu lagi lembaga pengawas anggaran.
Rakyat harus tersenyum dan bersyukur krn Anggaran APBA bakal terpublikasi. Krn mereka saling mencari perhatian rakyat. Maka rakyat jangan resah maupun risau. Sebaliknya jika mereka (Gubernur dan DPRA) diam - diam saja dan anggaran disahkan. Nah.....itu yg perlu anda kuatir..
Kalau program pemerintah berorientasi kpd kepentingan rakyat maka DPRA tdk akan berani menghambat. Gubernur sbg penguasa anggaran gampang saja menjelaskannya kepada publik.
Begitu pula sebaliknya, namun hasil pantauan saya perencanaan anggaran sangat subjective. Rebutan anggaran adalah masalah utama dlm APBA sehingga membuat pengesahan terlambat.
Kalau Gubernur mengajukan anggaran dengan program2 penguatan pribadi dan kelompok maka wajar DPRA menuntut aspirasi lebih. Coba kalau Gubernur dalam anggaran terintegrasi dan terbuka, tidak mungkin DPRA berani memaksakan dana Aspirasi.
Kemarin saya mendengar penjelasan anggota DPRA katanya mereka mau APBA diurus dan diawasi secara normatif. Saya bertanya kembali "Apa kalian mampu" saya tidak yakin. Tapi dia bersikeras mampu tanpa dana Aspirasi. Kalau demikian kalian akan kembalikan fungsi DPR, itupun setengahnya. Lalu selama ini kami DPRA apa tdk berfungsi? Tanyanya.
Saya jawab Berfungsi donk tapi sebagai Satker Pengguna Anggaran atau Kepala Dinas Kecil. Sedikit diatas Camat. Begitu kira2 jawabku. Ha ha ha....dia tertawa mengiyakan...
Tulisan pernah dimuat dalam grup WA Gram
