Perkembangan terakhir Pengesahan Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) 2018 membuat kita semua kecewa sekaligus marah. APBA 2018 seharusnya sudah ‘ketuk palu’ pada Desember tahun lalu. Sehingga, per 1 Januari tahun berjalan, anggaran tersebut sudah bisa digunakan untuk kepentingan rakyat, karena program-program pembangunan, pemberdayaan, dan lain-lain sudah bisa dilaksanakan.
Namun, kenyataannya hingga pertengahan Januari 2018, pembahasan RAPBA saja masih terkatung-katung. Tidak bisa dipungkiri, kentalnya tolak-tarik kepentingan antara eksekutif dan legislatif menjadi pangkal persoalan yang menyebabkan APBA selalu telat disahkan sejak belasan tahun lalu.
Menyangkut persoalan ini, Aceh sepertinya lebih tolol dari keledai. Saban tahun jatuh dalam lobang yang sama. Sejak 2006, APBA selalu terlambat disahkan dan ditetapkan terkecuali tahun 2014. Anehnya, pihak legislatif maupun eksekutif sama sekali tidak merasa bersalah, dan tidak ada niat untuk memperbaiki kinerja dalam membahas APBA di tahun-tahun berikutnya.
Padahal, mereka paham betul, keterlambatan pengesahan APBA bisa menghambat tatanan ekonomi masyarakat Aceh. “APBA merupakan penggerak ekonomi masyarakat. Jika APBA terlambat disahkan, maka macet pula pergerakan ekonomi masyarakat,” kata Kepala Ombudsman Perwakilan Aceh, Dr Taqwaddin SH SE MS, belum lama ini.
Irwandi menuliskan status ini di laman facebook nya pada 30 Januari 2018
Pernyataan Taqwaddin ini sangat beralasan, mengingat perekonomian masyarakat Aceh masih sangat tergantung dari pemerintahan. Sebab, di Aceh tidak ada sektor industri yang bisa mendorong perekonomian masyarakat seperti provinsi tetangga, Sumatera Utara.
Keterlambatan itu juga menghambat pelaksanaan program pembangunan bagi masyarakat. Satu hari APBA terlambat disahkan, maka satu hari pula hak rakyat tertunda, begitu seterusnya. Karena itu, keterlambatan pengesahan APBA sama saja dengan mempermainkan nasib rakyat.
Kepada pejabat eksekutif dan legislatif kita ingatkan, bahwa Aceh telah lama memasuki era damai. Hakikat damai sesungguhnya bukanlah semata-mata berakhirnya peperangan para pihak yang bertikai. Hanya damai yang dinamis, partisipatif, dan berjangka–panjang, yang bisa memberikan sesuatu yang berarti bagi semua komponen anak bangsa. Damai yang seperti itu hanya bisa terwujud kalau nilai-nilai kemanusiaan universal telah mengakar dan menjalar di segala lini kehidupan, termasuk tidak menghambat hak-hak rakyat dengan mengulur-ngulur pengesahan APBA.
Ingat, damai bukanlah sekadar absennya perang, melainkan adanya keadilan, hukum, dan ketertiban (mengutip Albert Einstein). Untuk itu, sekali lagi kita berharap, pemenuhan hak-hak rakyat tidak boleh ditunda-tunda. Pengesahan APBA tepat waktu adalah harapan seluruh rakyat Aceh sejak bertahun-tahun lalu, yang hingga sekarang belum pernah terwujud.
Entahlah!!!
Foto diambil dari Irwandi Fanpage