Credit image by 
"We are with Palestine." Thus the headline title of one newspaper in Indonesia. I am interested in. Pick up the newspaper and read it.
The newspaper was purchased by
The Sykes-Picot Agreement, resulted in the agreement of western countries to divide the Ottoman Empire. At that time, Turkey entered the power of France, while the British ruled Syria, Iraq, Lebanon, and Palestine.
Palestine at the time was still composed of what is now called Israel, the West Bank, Gaza Strip, and Jordan. The League of Nations mandated for Palestine to be under British administration from 1920 to 1948. However, in 1947, the UN General Assembly decided on the division of Palestine into a Jewish State and Arabs with Jerusalem becoming an international city. The plan, known as the Partition Plan, was rejected by Arabs who were the original Palestinian occupants. Source: Republika
credits image by detik.com
The international public once protested against Google's policy, when the search engine removed Palestine from the world map. The issue of Palestine is so sensitive that it requires a truly just policy to defend those who are oppressed. Thus, the statement of the United States President Trump who acknowledged Jerusalem as the capital of Israel is not appropriate. This, if examined from the history of a Palestinian state, is actually a victim of the conflict.[]
"Kami bersama Palestina." Demikian judul headline salah satu koran di Indonesia. Saya tertarik. Mengambil koran itu dan membacanya.
Koran ini dibeli oleh
Perjanjian Sykes-Picot, menghasilkan kesepakatan negara-negara barat untuk membagi wilayah Kekhalifahan Ottoman. Saat itu, Turki masuk dalam kekuasan Prancis, sementara Inggris mengusai Suriah, Irak, Lebanon, dan Palestina.
Palestina kala itu masih terdiri atas wilayah yang saat ini disebut sebagai Israel, Tepi Barat, Jalur Gaza, dan Yordania. Liga Bangsa-Bangsa memberi mandat agar Palestina berada di bawah administrasi Inggris dari 1920 sampai 1948. Namun, pada 1947, Majelis Umum PBB memutuskan pembagian Palestina menjadi Negara Yahudi dan Arab dengan Yerusalem menjadi kota internasional. Rencana yang dikenal dengan istilah Partition Plan itu ditolak oleh warga Arab yang menjadi penghuni asli Palestina. Sumber: Republika
Publik internasional pernah memprotes kebijakan Google, ketika mesin pencarian tersebut menghapus Palestina dari peta dunia. Isu Palestina ini begitu sensitif sehingga memerlukan kebijakan yang benar-benar adil untuk membela mereka yang ditindas. Jadi, pernyataan Presiden Amerika Serikat Trump yang mengakui Yerussalem sebagai ibukota Israel sangat tidak tepat. Hal ini jika dikaji dari sejarah negara Palestina, yang sebenarnya menjadi korban dalam konflik tersebut.[]
THANK YOU FOR VISITING MY POST
