Again, the Aceh Government Act was stripped down. It is the rule of the General Election Commission that became a polemic. The KPU states the submission of legislative candidates to every political party participating in the elections at all levels, whether in the district or city and province only maximum 100 percent of the number of seats in each electoral district.
This new rule applies to all political parties in Aceh, local or national. Yet during this time political parties in Aceh are entitled to nominate 20% more legislative candidates based on BAL, as a result of the peace agreement between the Free Aceh Movement and the Government of Indonesia.
This KPU action is not a surprise. Previously, Law No. 7 of 2017 on Election also reaped controversy which resulted in a number of Acehnese politicians and Aceh's House of Representatives challenging articles contrary to the BAL into the Constitutional Court.
In Aceh, one of them, politicians who run for legislative or regional heads are required to be able to read the Koran. There are many other different provisions in Aceh under this particular law. But it seems, it was never considered special by Jakarta.
It would be wise for Jakarta to reduce the tensions of political tension in Aceh by respecting the specific rules prevailing in Aceh. Moreover, the rule on the quota of legislative candidates has become the official sheet of the region. Things like this should be avoided.
Moreover, one of the KPU commissioners is the son of Aceh. He should provide an explanation and understanding of Aceh after the failure of Acehnese legislators in Senayan in defiance of rules that do not fit the specificity.
In Aceh, politicians and academics, with input from the public, need to sit back together to anticipate the rescue because of Jakarta's insensitivity to Aceh and the weakness of Aceh Government diplomacy at the central level. Aceh's specialties should not be uninstalled, one by one. If all the same as the desire of Jakarta, do not need to apply in Aceh BAL.
( bahasa indonesia)
Sekali lagi, Undang-Undang Pemerintah Aceh dipreteli. Itu adalah aturan Komisi Pemilihan Umum yang menjadi polemik. KPU menyatakan pengajuan calon legislatif kepada setiap partai politik yang berpartisipasi dalam pemilu di semua tingkat, baik di kabupaten atau kota dan provinsi hanya maksimum 100 persen dari jumlah kursi di setiap daerah pemilihan.
Aturan baru ini berlaku untuk semua partai politik di Aceh, lokal atau nasional. Namun selama ini partai-partai politik di Aceh berhak untuk mencalonkan 20% lebih calon legislatif berdasarkan BAL, sebagai hasil dari perjanjian damai antara Gerakan Aceh Merdeka dan Pemerintah Indonesia.
Tindakan KPU ini tidak mengejutkan. Sebelumnya, UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu juga menuai kontroversi yang mengakibatkan sejumlah politisi Aceh dan DPR Aceh menantang artikel yang bertentangan dengan UUPA ke Mahkamah Konstitusi.
Di Aceh, salah satunya, politisi yang mencalonkan diri untuk legislatif atau kepala daerah harus bisa membaca Alquran. Ada banyak ketentuan lain yang berbeda di Aceh di bawah undang-undang khusus ini. Namun sepertinya, itu tidak pernah dianggap istimewa oleh Jakarta.
Adalah bijaksana bagi Jakarta untuk mengurangi ketegangan ketegangan politik di Aceh dengan menghormati aturan khusus yang berlaku di Aceh. Apalagi, aturan tentang kuota calon legislatif telah menjadi lembaran resmi daerah. Hal-hal seperti ini harus dihindari.
Selain itu, salah satu komisioner KPU adalah putra Aceh. Ia harus memberikan penjelasan dan pemahaman tentang Aceh setelah kegagalan legislator Aceh di Senayan yang menyimpang dari peraturan yang tidak sesuai dengan kekhususan.
Di Aceh, politisi dan akademisi, dengan masukan dari masyarakat, perlu duduk bersama untuk mengantisipasi penyelamatan karena ketidakpekaan Jakarta terhadap Aceh dan kelemahan diplomasi Pemerintah Aceh di tingkat pusat. Keistimewaan Aceh tidak boleh di-uninstall, satu per satu. Jika semua sama dengan keinginan Jakarta, tidak perlu berlaku di Aceh BAL.
