Di dalam buku-buku pelajaran sejarah dan media massa nasional, beberapa tahun sebelum terciptanya perdamaian di Aceh, kita sering mendengar istilah ‘Pemberontakan Rakyat Aceh’ atau ‘Pemberontakan Aceh’ terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sejak zaman kekuasaan Bung Karno hingga presiden-presiden penerusnya, sejumlah ‘kontingen’ pasukan dari berbagai daerah—terutama dari Jawa—dikirim ke Aceh untuk ‘memadamkan’ pemberontakan ini. Kita seakan menerima begitu saja istilah ‘pemberontakan’ yang dilakukan AcehterhadapNKRI.
Cheap Offers: http://bit.ly/gadgets_cheap
soucer photu
Sebenarnya sejak 1970-an Hasan Tiro sudah sepakat dengan Daud Beureueh untuk mendirikan Republik Islam Aceh. Hasan Tiro sendiri sudah hampir mengirimkan senjata dari AS saat dia masih belajar di sana.
Dalam buku yang ditulis Munawar A. Djalil tentang Hasan Tiro Berontak; Antara Alasan Historis, Yuridis dan Realitas Sosial, disebutkan menurut Hasan Tiro ketika Hindia Belanda berubah menjadi Indonesia, Aceh tidak secara otomatis menjadi wilayah yang diserahkan Belanda kepada Republik Indonesia Serikat (RIS). RIS adalah negara-negara federasi yang dibentuk Gubernur Jenderal Hindia Belanda Hubertus J Van Mook yaitu wilayah-wilayah yang telah takluk kepada Pemerintah Belanda dan wilayah Aceh ketika itu tidak bisa dikuasai Belanda.
soucer photo
Hasan Tiro juga memiliki alasan realitas sosial orang Aceh. Sejumlah pengamat mengatakan, pemberontakan-pemberontakan yang terjadi di Aceh disebabkan oleh tidak adanya keadilan yang dirasakan oleh orang Aceh. Perkara inilah yang menjadi alasan utama Hasan Tiro untuk memerdekakan Aceh.
Jadi, jelaslah bahwa sosio-kultur antara Aceh dengan kerajaan-kerajaan Hindu amat bertolak-belakang. Aceh bersedia mendukung dan menyatukan diri dengan NKRI atas bujukan Soekarno, semata-mata karena meyakini tali ukhuwah Islamiyah. Namun ketika Aceh dikhianati dan bahkan di masa Orde Lama maupun Orde Baru diperah habis-habisan seluruh sumber daya alamnya, disedot ke Jawa, maka dengan sendirinya Aceh menarik kembali kesediaannya bergabung dengan NKRI. Aceh menarik kembali kesepakatannya, bukan memberontak. Ini semata-mata karena kesalahan yang dilakukan “Pemerintah Jakarta” terhadap Aceh.
Cheap Offers: http://bit.ly/gadgets_cheap
soucer photo
ACEH DAERAH MODAL ADALAH : PERTAMA, MODAL PERJUANGAN DALAM BENTUK DAERAH KEKUASAN TERITORIAL, SEBAGAI GARIS PERTAHANAN RI YANG TERAKHIR. SAAT AGRESI MILITER II HANYA ACEH LAH SATU-SATUNYA DAERAH DI RI YANG TERSISA DAN TAK TERSENTUH MILITER BELANDA. DAN MENJADI IBUKOTA NEGARA RI PADA MASA PEMERINTAHAN DARURAT RI (PDRI). BILA ACEH HANCUR ATAU TIDAK ADA MAKA RI TAMAT. KEDUA, MODAL DALAM BENTUK SUMBANGAN DANA PERJUANGAN UNTUK PEMBELIAN PESAWAT DAN UNTUK BIAYA OPERASIONAL PDRI SERTA MEMBIAYAI DUTA-DUTA RI YANG ADA DILUAR NEGERI. BILA ACEH TIDAK ADA, MAKA NEGERI TERCINTA INI HANYA ADA DALAM KISAH DONGENG BELAKA.
Aceh memang pada akhirnya memberontak dengan DI/TII dan AM/GAM. Tapi itu semua tentu punya alasan yang cukup jelas dan logis yang melatarbelakanginya. Ini yang saya sebut pengkaburan sejarah dan pembunuhan karakter. Karena alasan rakyat Aceh memberontak dihilangkan dari sejarah, yang dimunculkan justru bahaya negara NKRI akibat aksi pemberontakan itu. Wallahu ‘Aklam Bissawab. Semoga Bermanfaat (@TM)