Menteri Perhubungan Ungkap Mafia Tol Laut
Menteri Perhubungan Budi Karya menyebut, tol laut digunakan untuk mengangkut barang komersial pribadi oknum yang tidak bertanggung jawab.
Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengungkapkan penyelewengan yang terjadi dalam penyelenggaraan tol laut. Ia menyebut, tol laut yang seharusnya banyak digunakan untuk mengangkut barang-barang kebutuan pokok, terutama ke wilayah Indonesia Timur, malah digunakan untuk mengangkut barang komersial pribadi oknum yang tidak bertanggung jawab.
"Bisa dikatakan mafia dari dunia logistik bahan baku," ujar Budi saat menghadiri Focus Group Discussion Ikatan Alumni Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) di Hotel Sari Pacific Jakarta, Jumat (2/3).
Praktik mafia tol laut ditemukan Budi di trayek-trayek tertentu tahun lalu. Salah satunya terbongkar saat ia mengunjungi Kota Waingapu, Nusa Tenggara Timur.
Lihat juga: Kemenhub: Tol Laut Bisa Tekan Harga Pangan Minimal 20 Persen
"Di satu kota kan biasanya ada pedagang besar yang menguasai perdagangan barang setempat. Secara cerdik, untuk kepentingan dia, dia menghubungi orang-orang kita (Kementerian Perhubunga) di Surabaya untuk mengangkut barangnya saja," katanya.
Tak ayal, penurunan harga barang kebutuhan pokok karena merosotnya biaya angkut tak bisa dirasakan oleh masyarakat setempat. Subsidi yang dikucurkan pemerintah tidak mencapai sasaran.
Belajar dari kejadian itu, tahun ini, pemerintah telah mengubah sistem subsidi kapal tol laut dari yang tadinya berbasis operasional per kapal menjadi berbasis kontainer yang diangkut. Dengan harapan, kapal tidak lagi bisa dimonopoli oleh mafia.
"Kami telah memperbaiki, makanya subsidi tidak lagi per kapal tetapi per kontainer," imbuh dia.
Lihat juga: Kemendag Janjikan Ekspor Mobil ke Vietnam Segera Pulih
Sebagai informasi, tahun ini pemerintah membuka 15 trayek tol laut yang berangkat dari tiga pelabuhan pangkal (Tanjung Priok, Tanjung Perak, dan Teluk Bayur) dan menyinggahi 58 pelabuhan singgah di seluruh Indonesia.
Tujuh trayek di antaranya akan dijalankan oleh perusahaan pelayaran swasta, enam trayek ditugaskan kepada PT Pelni dan dua trayek sisanya menjadi tanggung jawab PT ASDP Ferry Indonesia.
Demi berjalannya program tersebut, pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp477,63 miliar atau naik dari tahun lalu, Rp355,05 miliar.