Usaha merumuskan dan menyepakati teks final Pancasila memerlukan perjuangan dan pengorbanan. Para pendiri bangsa dan negara Indonesia benar-benar berpikir dan menyadari tentang kepentingan seluruh bangsa Indonesia yang beragam suku, bahasa, etnis, budaya dan agamanya. Hasil akhir rumusan Pancasila yang kemudian digunakan sampai kini mengakomodasi pelbagai kepentingan ini. Keberagaman adalah realita sosial Indonesia yang berdiri di atas keseragaman.
Sejarah perjuangan bangsa Indonesia sebelum mencapai kemerdekaan menampilkan dengan jelas upaya memelihara dan menghayati pelbagai nilai-nilai yang sudah lama diyakini suku-suku bangsa yang beragam dan telah lama tinggal seerta hidup bersama di bumi Nusantara.
Mereka menyadari bahwa hidup bersama yang harmonis dan didukung oleh kekayaan alam negeri perlu bersama-sama dilanjutkan, dikembangkan dan dijaga.
Kerajaan-kerajaan, tokoh-tokoh sejarah, nilai-nilai dan pelbagai agama yang ada di Nusantara ikut menghantar dan menjadi bagian penting proses terbentuknya Pancasila dan negara Indonesia. Artinya, negara dan bangsa Indonesia serta falsafah dasar hidupnya tidak bisa dilepaskan dari perjalanan sejarah negeri ini.
Dr.P.J. Suwarno, S.H. dalam bukunya Pancasila budaya bangsa Indonesia: Penelitian dengan pendekatan historis, filosofis & sosio-yuridis kenegaraan (Kanisius, 1993) menjelaskan tentang proses perumusan faktual Pancasila. Buku itu menjelaskan bahwa kerajaan-kerajaan seperti Kutai, Sriwijaya, Majapahit dan Mataram menunjukkan praktik hidup yang telah menghayati nilai-nilai yang kelak kemudian hari dirumuskan dalam Pancasila.
Kerajaan Kutai menampilkan nilai sosial politis dan ketuhanan. Para raja memberikan sedekah kepada para brahmana sebagai tanda syukur. Demikian juga para brahmana membangun Yupa sebagai tanda terima kasih (bdk Suwarno, 17).
Kerajaan Sriwijaya telah membangun tata pemerintahan dan tata negara yang ditaati oleh warganya. Di sana ada hakim raja, pemungut pajak, pengurus harta benda milik raja. Terdapat pula administrasi pemerintahan mulai dari pusat hingga daerah dengan pejabat-pejabat pemerintah yang mengoperasikan administrasi tersebut (bdk Suwarno, 18-19).
Di Kerajaan Majapahit (bdk Suwarno, 22) ditemukan raja yang memiliki dewan raja, pejabat tinggi, patih mangkubumi, panglima tertinggi, pengurus rumah tangga raja, ketua protokol dan tata laksana, komandan duabelas kesatuan, asisten pribadi raja olah senjata. Ada pula pejabat-pejabat agama dan pemerintahan daerah. Baik kekuatan sekuler maupun keagamaan (rohani) memainkan peranan dalam kerajaan itu. Singkatnya, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila bisa ditemukan dalam sejarah masyarakat Nusantara (bdk Suwarno, 24).
Setelah kerajaan Majapahit berakhir muncullah kerajaan baru, yakni Demak di pantai utara Jawa. Juga kerajaan-kerajaan lain seperti Pati, Juwana, Kudus, Jepara, Cirebon, Jipang Panolan, Banten, Gresik, Surabaya, Pasuruan, Prabalingga, Penarukan, Blambangan, Pengging, Pajang, dan lain-lain. Akhirnya, muncul kerajaan Mataram yang cukup kuat dan hingga kini masih eksis.
Dalam kerajaan Mataram ini ada pula lapisan-lapisan kekuasaan. Pusatnya berada dalam diri raja dan keluarganya. Dikenal adanya lingkaran-lingkaran atau wilayah kekuasaan, mulai dari lingkaran pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Dalam menjalankan pemerintahannya raja dibantu oleh patih dan para penasihat. Persatuan dan kesatuan Mataram didasarkan pada unsur magis (wahyu yang diterima raja), kekuatan fisik yang dikendalikan dari pusat hingga daerah, pejabat-pejabat pusat yang diletakkan di daerah, sistem upeti yang diserahkan oleh mereka di daerah ke pusat (bdk Suwarno, 26-28).
Sistem pemerintahan kerajaan Mataram kemudian dicampur (mengadopsi) sistem pemerintahan Barat yang dibawah oleh kumpeni (Belanda). Dengan demikian dalam perjalanan sejarah masyarakat Indonesia mengambil sistem pemerintahan Barat juga.
Singkatnya, nilai-nilai Pancasila seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan sudah ditemukan dalam masyarakat Nusantara sebelum Indonesia mencapai kemerdekaannya.
MobertPS280218