TIM kampanye calon presiden Joko Widodo-Ma’ruf Amin, tampak susah payah membangun narasi keberhasilan Jokowi yang memimpin negeri ini empat tahun terakhir. Sebagai calon petahana, kritik datang silih berganti dari berbagai sudut pandang untuk pasangan nomor 01 itu. Menjadi keniscayaan, petahana sasaran kritik mulai dari angka pengangguran, janji mobil SMK, dan lain sebagainya.
Tim Jokowi berusaha menarasikan keberhasilan pembangunan seperti infrastruktur yang kerap dibanggakan, BBM satu harga di Papua,program keluarga harapan, aneka kartu (Indonesia sehat, pintar, nelayan) dan sertifikat tanah.
Sayangnya, keenam program itu tidak masuk dalam tema utama pembahasan di media massa dan media sosial (Survei LSI Deni JA, 2018). Tim kampanye Jokowi sibuk memproduksi kampanye yang cenderung tidak substantif. Sebut saja bagaimana agresifnya tim kampanye membandingkan jumlah peserta reuni 212 baru-baru ini dengan peserta senam poco-poco yang memecahkan rekor dunia itu.
Membuat perbandingan jenis itu tidak akan berpengaruh besar pada pergeseran opini publik untuk mempercayai bahwa jumlah poco-poco lebih besar. Benar, bahwa politik soal klaim. Namun, klaim pada isu yang sensitif (agama) dalam konteks reuni 212, lebih baik dihindari. Harus diingat, belum tentu, semua peserta reuni 212 pendukung Prabowo.
Di sisi lain, Jokowi dengan koalisi besar berharap mendapat dukungan dari para calon anggota legislatif dari DPRD/DPRD Provinsi/DPR RI. Harapan ini tampaknya jauh panggang dari api. Hal itu bisa dilihat bagaimana para caleg cenderung memproduksi konten kampanye subyektif, sulit diukur dan sulit pula dipahami oleh masyarakat pemilih.
Bahkan, sebagiannya cenderung berisi janji yang tampaknya akan sulit ditepati-untuk tidak mengatakan-mustahil ditepati. Dalam bahasa generasi milineal, janji jenis itu disebut pemberi harapan palsu (PHP). Saya menyebutnya dengan kalimat-kampanye alakadar-para politisi.
Politisi kita berkutat dengan tagline semisal, caleg cerdas, muda, berani dan amanah. Sebagian lagi berisi –memperjuangkan kesejahteraan, kemakmuran, keadilan-untuk rakyat. Diksi jenis itu tampaknya tak berubah sejak kampanye pemilihan umum pertama di negeri ini, 29 September 1955 silam (Kompas. 6/8/2018). Diksi yang dipilih sesungguhnya sulit untuk ditafsir absolut oleh pemilih. Pasti ditafsir beragam tergantung latar belakang pemilih.