Masuknya VOC ke Indonesia menggunakan dalih perdagangan dan Investasi. Namun ahirnya yang terjadi adalah monopoli dan aneksasi atau pencaplokan suatu wilayah.
Setelah VOC bangkrut, Indonesia dikuasai oleh pemerintah Belanda. Keadaan menjadi lebih buruk dengan berbagai kebijakan seperti politik tanam paksa, batig-slod dan politik balas budi yang tujuanya baik namun tetap saja membuat rakyat sengsara.
Para pejabat kerajaan nusantara diberikan iming-iming agar mau bekerja sama dengan pemerintah Belanda. Akibatnya sebagian tokoh kerajaan ada yang menerima dan menolak. Belanda ikut campur dalam kebijakan kepemimpinan dan suksesi kerajaan Nusantara akibatnya kerajaan Nusantara banyak yang terpecah belah. Disinilah politik devide-et impera dijalankan untuk melemahkan semangat perlawanan rakyat.
Ada juga kelompok yang memperoleh keuntungan dari masuknya VOC dan Belanda ke Indonesia. Mereka adalah kaum elit, pejabat kerajaan yang mau bekerja sama dengan Belanda. Rakyat jelata tetap sengsara akibat rakyat harus membayar pajak hasil bumi dan tanam paksa yang mengakibatkan kurang pangan.
Belajar dari sejarah aneksasi dan kolonisasi Belanda ke Indonesia, apakah kita sebagai bangsa mau dijajah oleh bangsa lain dengan dalih investasi.
Hampir semua investasi yang masuk ke Indonesia menyisakan duka untuk masyarakat lokal. Mereka adalah masyarakat yang paling terdampak. Contoh nyata adalah kasus kerusuhan di kalteng. Perusahaan sawit di Seruyan wajib memberikan lahan plasma sebesar 20% kepada warga sekitar namun , sampai demo berlangsung lahan tersebut tak kunjung diberikan.
Perbedaan jaman VOC dan sekarang adalah penguasan wilayah dulu dilakukan oleh perusahaan belanda namun sekarang perusahaan lokal dan perusahaan asing yang diijinkan negara menguasai lahan. Banyak tanah ulayat adat yang diambil perusahaan.
Pelan tapi pasti, jika hal ini terus dibiarkan akan tercapai kemakmuran yang timpang. Masyarakat lokal yang paling berhak atas tanah dan sumber daya alam akan tersingkir. Akan datang orang dari luar daerah atau dari luar negeri yang bekerja dan menikmati hasil alam yang melimpah.
Inikah tujuan pembangunan? Kesejahteraan yang tidak bisa dirasakan oleh semua warga negara Indonesia. Selama rasa keadilan itu tidak ditemui dalam investasi di negeri ini. Maka akan terus terjadi penolakan. Rakyat harusnya merasakan kemakmuran walaupun sedikit , bukan diusir dari tanah leluhurnya. Sejengkal demi sejengkal bumi akan dikuasai oleh perusahaan baik lokal maupun asing. Kalau seperti ini, apakah pantas jika disebut investasi? Atau lebih pantas kolonisasi?
