Aceh Review - Dalam beberapa tahun terakhir orang banyak mencari rumah di Banda Aceh, baik sebagai tempat tinggal atau untuk investasi jangka panjang. Vendor properti pun semakin tumbuh subur seiring dengan banyaknya permintaan rumah apalagi di Banda Aceh banyak keluarga-keluarga muda yang butuh rumah yang layak huni.
Perumahan sebagai salah satu kebutuhan dasar, sampai dengan saat ini sebagian besar disediakan secara mandiri oleh masyarakat baik membangun sendiri maupun sewa mandiri kepada pihak lain. Kendala utama yang dihadapi masyarakat pada umumnya keterjangkauan pembiayaan rumah, dilain pihak kredit kepemilikan rumah dari perbankan memerlukan berbagai persyaratan yang tidak setiap pihak dapat memperolehnya dengan mudah serta dengan suku bunga yang tidak murah.
Untuk kota Banda Aceh, tingginya harga barang pokok berimbas pada tingginya harga barang lain dan sangat berpengaruh pada sektor real (konstruksi) yang ada di Kota Banda Aceh sehingga berdampak pada mahalnya harga bahan bangunan yang secara langsung akan mempengaruhi harga untuk pembangunan rumah itu sendiri.
Belum terkendalinya sistem perencanaan dan pengelolaan kota yang tepat akan menjadi permasalah khusus yang membutuhkan penangan intensif sebelum terjadi lonjakan pertambahan penduduk ditambah dengan laju urbanisasi karena seksinya Ibukota provinsi dengan segala keberagamannya akan menjadi penyebab utama yang memicu timbulnya permasalahan perumahan dan permukiman.
Permasalahan perumahan dan permukiman merupakan sebuah isu utama yang selalu mendapat perhatian lebih dari pemerintah Kota Banda Aceh. Permasalahan perumahan dan permukiman merupakan sebuah permasalahan yang berlanjut dan bahkan akan terus meningkat, seirama dengan pertumbuhan penduduk, dinamika kependudukan dan tuntutan-tuntutan sosial ekonomi yang semakin berkembang.
Ketika berbicara masalah sarana dan prasarana maka akan berhadapan dengan pembangunan fisik, konsep perencanaan sarana dan prasarana perumahan juga harus terintegrasi secara baik sesuai dengan peruntukan dengan menghadirkan fasilitas-fasilitas yang mengikuti konsep green city dan smart city yang saat ini sedang digalakkan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh, tanpa mengurangi nilai dari kawasan perumahan dan permukiman tersebut.
Pembangunan perumahan dan permukiman dalam skala besar akan selalu dihadapkan kepada masalah tanah yang mulai tidak bisa dijangkau oleh masyarakat golongan lemah dan pemerintah kota karena semakin tidak logisnya harga tanah tersebut. Dengan luasan kota Banda Aceh sebesar 61,36 km² memberikan konflik di bidang agraria karena sedikitnya lahan dan tidak sedikit areal rawa atau area yang peruntukannya untuk ruang terbuka hijau yang disulap menjadi kawasan permukiman karena lemahnya regulasi agraria, hal ini terjadi karena ketersediaan tanah yang sangat terbatas sedangkan permintaan akan sarana hunian selalu meningkat setiap saatnya. Konsekuensi logis dari penggunaan tanah sebagai kawasan perumahan dan permukiman ini menyebabkan menurun dan terganggunya kualitas ekosistem.
Untuk saat ini beberapa perusahaan kontraktor membangun rumah dengan budget rendah untuk kalangan menengah kebawah, di beberapa daerah pinggiran kota Banda Aceh. Perusahaan ini juga memberikan fasilitas kredit yang berkerjasama dengan bank nasional.
