Corruption Eradication Commission is an institution present in the archipelago earth on the order of Law Number 30 Year 2002 on the Eradication of Corruption.
Komisi Pemberantasa Korupsi adalah lembaga yang hadir di bumi nusantara atas perintah Undang-Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
KPK is an independent state institution. The word independent proves the promise of corruption eradication out of the influence of power. So the KPK successfully run the task to catch corruptors.
KPK adalah lembaga negara yang bersifat independen. Kata independen membuktikan janji pemberantasan korupsi lepas dari pengaruh kekuasaan. Sehingga KPK berhasil menjalankan tugas untuk menangkap koruptor.
However, problems arise when KPK leaders are like politicians. He issued a statement that has no legal certainty. Political statements are unethical for KPK leaders.
Akan tetapi, masalah muncul saat pimpinan KPK mirip politisi. Dia mengeluarkan pernyataan yang tidak memiliki kepastian hukum. Pernyataan-pernyataan politik tidak etis bagi pimpinan KPK.
Criticisms to the KPK came about as a result of a KPK Leader statement stating the potential of a local coconut candidate to be a suspect in a corruption case. Of course this makes a problem in politics.
Kritik kepada KPK ini muncul akibat pernyataan Pimpinan KPK yang menyebutkan potensi calon kelapa daerah menjadi tersangka kasus korupsi. Tentu saja ini membuat masalah dalam politik.
Previously, the KPK said it received a report from the Center for Financial Transaction Reporting and Analysis (PPATK). The KPK study results, there are potential 34 candidates to the region that participated in local political competition in 2018 committed a criminal act of corruption.
Sebelumnya, KPK mengatakan menerima laporan dari lembaga Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Hasil kajian KPK, ada potensi 34 orang calon kepada daerah yang ikut kompetisi politik lokal melakukan tindak pidana korupsi.
Kompas TV on youtube
KPK is an institution to eradicate corruption. So, the KPK is working to catch corruptors. Then, the KPK delivered a chronological case of corruption. Like it better. Thus, the new KPK Leader delivered the work of detention of suspects in corruption cases.
KPK adalah lembaga pemberantasan korupsi. Jadi, KPK bekerja menangkap koruptor. Lalu, KPK menyampaikan kronologis kasus korupsi. Seperti itu lebih baik. Dengan demikian, Pimpinan KPK baru menyampaikan hasil kerja penahanan tersangka kasus korupsi.
However, I began to ask all of us. What do you think about the KPK? Please give your comment so I know whether KPK is true or should we criticize.
Akan tetapi, saya mulai bertanya kepada kita semua. Menurut anda, bagaimana pendapat anda tentang KPK? Beri komentar anda agar saya tahu, apakah KPK memang benar atau harus kita kritik.
Some criticism that emerged from former KPK leader, Abraham Samad, said that the KPK is already good in the process of completing corruption cases. However, there is still much to be improved from the work of the KPK.
Beberapa kritik yang muncul dari Mantan Pimpinan KPK, Abraham Samad, mengatakan bahwa KPK memang sudah baik dalam proses penuntasan kasus korupsi. Akan tetapi, memang masih banyak yang harus diperbaiki dari kerja-kerja KPK.
"The KPK is better, however, I do not rule out any shortcomings in combating corruption, I also criticize the KPK," said Abraham Samad.
"KPK sudah lebih baik, akan tetapi, saya tidak menutup kemungkinan ada kekurangan dalam memberantas korupsi. Saya juga mengkritik KPK," kata Abraham Samad.
While the politicians of the Indonesian democratic party - struggle (PDI-P) argue that the KPK is not perfect. He supports the KPK. Only, if the KPK is wrong. So naturally we criticize the work of KPK.
Sedangkan politisi dari partai demokrasi indonesia perjuangan (PDI-P) berpendapat bahwa KPK tidak sempurna. Dia mendukung KPK. Hanya saja, jika KPK salah. Maka wajar kita mengkritik kerja-kerja KPK.
"We support the KPK, but that does not mean we can turn a blind eye, if the KPK is wrong, we can criticize the KPK.Therefore, the House of Representatives (DPR) to form Team 'rights questionnaire' to improve and strengthen KPK," said Marsinton.
"Kita mendukung KPK, tetapi bukan berarti kita boleh menutup mata, jika KPK salah, kita boleh mengkritik KPK. Untuk itu lah, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) membentuk Tim 'hak angket' demi memperbaiki dan memperkuat KPK," kata Marsinton.
Andrian Habibi
The author is a graduate student of Law Faculty of Jayabaya University, Paralegal Association of Legal Aid and Human Rights Indonesia (PBHI), Executive Board of Islamic Students Association (PB HMI) and Indonesian Independent Election Observation Committee (KIPP).
Penulis adalah mahasiswa Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Jayabaya, Paralegal Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI), Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) dan Divisi Kajian & Pendidikan Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Indonesia.
Cikini, Menteng, Jakarta Pusat
March 21, 2018
Member of KSI Chapter Jakarta
