Kepala Dishub Pidie, H M Hasan Yahya, beliau melihat bus yang telah ditarik kini diparkir dihalaman dinas tersebut, Selasa (27/3/2018).
SIGLI - Sebanyak 33 sopir bus sekolah yang sempat menolak menyerahkan kunci dan STNK bus, Selasa (3/4) sore menyerahkan kunci dan
STNK bus tersebut ke Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Pidie.
Hal ini baru dilakukan setelah honor mereka selama tiga bulan dibayar oleh pihak Dishub Pidie.
Kepala Dinas Perhubungan Pidie, Ir HM Hasan Yahya mengaku bahwa persoalan bus sekolah itu telah selesai dan tuntas. Sehingga diharapkan para siswa sudah bisa dilayani kembali dengan bus sekolah tersebut mulai senin depan sehingga para siswa tidak terhabat dengan transportasi.
Para sopir telah mengembalikan kunci dan
STNK bus sekolah . Pergantian sopir ini merupakan hal biasa karena kontrak mereka hanya berlaku untuk tahun 2017 kata Hasan Yahya.
Tuntutan honor yang ditagih para sopir sebelumnya juga sudah dilunasi untuk tiga bulan terakhir. Honor yang mereka perkirakan yaitu sebesar Rp 1.200.000/bulan itu dipotong Rp 500.000/bulan untuk setoran pendapatan daerah (PAD). Dan Setoran PAD tersebut tetap harus dibayar oleh sopir, sebab apabila tidak dibayar maka akan menjadi atau bertambahnya utang terhadap negara, ujar Hasan.
Sedangkan biaya perbaikan dan perawatan bus yang selama ini ditanggulangi sementara oleh para sopir, tidak dibayar oleh Dishub Pidie.
Dengan Sesuai aturan, yang ditanggung oleh Pemkab hanya untuk oli, BBM dan honor sopir jelasnya selain itu tidak ada.
Selanjutnya, dalam dua hari ke depan, sopir baru akan dipanggil untuk diberi arahan dan langsung mengoperasikan bus sekolah tersebut sesuai trayek yang berlaku selama ini.
Sebelumnya, sempat diberitakan bahwa persoalan penggantian sopir bus sekolah ini sempat menuai masalah, karena Bupati Pidie, Abusyik telah mengeluarkan SK baru untuk mengangkat sopir baru, yang dinilai untuk memberi pekerjaan kepada para pendukungnya saat Pilkada lalu.
Akibat pemberhentian 33 sopir yang dikontrak semasa Bupati Pidie dijabat Sarjani ini, bus sekolah itu pun tidak beroperasi sejak satu minggu lalu karena para sopir menolak memberikan kunci dan STNK bus, sebelum honor mereka dilunasi dan biaya perbaikan/perawatan bus diganti oleh Pemkab Pidie...
Tindakan itu pun membuat para siswa di pedalaman Pidie yang selama ini mengandalkan bus tersebut untuk pergi dan pulang dari sekolah, sempat terlantar dan terhambat. Beberapa siswa terpaksa berjalan kaki ke sekolah yang jaraknya diperkirakan mencapai belasan kilometer, seperti yang dialami oleh siswa asal Gampong Blang Pandak saat hendak pergi ke sekolah yang berada di ibukota Kecamatan Tangse.
Meski persoalan bus ini sudah diselesaikan oleh Dishub setempat, namun saat ini, siswa belum juga mendapat layanan transportasi itu dalam dua hari ke depan. Karena Dishub setempat baru akan memanggil dan memberi pengarahan kepada sopir bus yang baru dalam dua hari ini. Padahal untuk siswa tingkat SMA, saat ini sedang menjalani ujian.
Beberapa sopir yang dihubungi Serambi, Selasa (3/4), mengaku honor mereka untuk tiga bulan terakhir sudah dibayar pada Selasa (3/4) sore, sebesar Rp 1.200.000/bulan.
Namun, setelah honor dibayar, pihak Dinas Pidie kembali meminta setoran PAD sebesar Rp 500.000/bulan. Sehingga para sopir itu terpaksa menyisihkan honor mereka itu untuk membayar Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dibebankan kepada mereka..
