Angka jam menunjukan 23.59, tinggal semenit menuju pergantian hari dari tanggal 17 menuju ke tanggal 18 Juni 2019. Tangan kanan sudah berada di keyboard, tangan kiri memegang tetikus dan mata memandang layar monitor. Teng... teng! waktu sudah berlalu dan jam sudah menunjukkan pukul 00.01 dan hari telah berganti, dan waktu untuk melakukan perebutan menjadi siswa SMP negeri di Surabaya telah dimulai.
Inilah pengalaman pribadi yang saya alami sendiri, demi mendapatkan jatah agar anak saya dapat diterima sekolah negeri, sudah sejak jam sebelas malam saya sudah utak-atik laman Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) siswa SMP tahun 2019/2020 untuk wilayah Kota Surabaya. Mulai dari membaca aturan dan ketentuan hingga daftar lingkup zonasi SMP yang dekat dengan tempat tinggal calon siswa.
Sebuah Renungan Pribadi Akan Sistim PPDB Berbasis Zonasi
Sejenak setelah kelar menyelesaikan pendaftaran PPDB online, sebuah renungan muncul. Sistem zonasi yang berbasiskan kedekatan lokasi tempat tinggal si calon siswa dan sekolah SMP Negeri terdekat ini, sebenarnya memiliki sisi positif dan negatif.
Sisi positif dari sistem zonasi ini, adalah :
- Meminimalisir terjadinya anak putus sekolah.
- Memperpendek jarak sekolah dengan tempat tinggal siswa
- Menghemat biaya transportasi.
- Adanya pemerataan kualitas murid dan sekolah.
- Mempermudah orang tua siswa dalam mengawasi anak-anaknya yang bersekolah di dekat tempat tinggal.
Antusiasme para orang tua untuk menyekolahkan anaknya di sekolah SMP Negeri, kebanyakan karena adanya kebijakan pembebasan biaya SPP sehingga mengurangi beban keuangan para orang tua. Apalagi Pemerintah Kota Surabaya, sejak dipimpin Ibu Risma selalu memperhatikan fasilitas gedung dan kualitas pendidikan di kota Surabaya sehingga timbul kepercayaan dari penduduk Surabaya untuk menyekolahkan anaknya di SMP Negeri.
Akan tetapi, sistim zonasi ini ada sisi negatifnya yaitu :
- Siswa berprestasi tidak bebas lagi memilih sekolah sesuai keinginannya.
- Sekolah SMP negeri, jumlahnya dirasa kurang sehingga tidak bisa mengakomodir seluruh lulusan SD yang yang ada di Surabaya untuk diterima di SMP Negeri.
Walaupun begitu, Pemerintah Kota Surabaya juga sudah mengadakan kerjasama dengan beberapa SMP swasta untuk memberikan kesempatan kepada calon siswa lulusan SD dari keluarga miskin untuk ikut dalam program mitra warga. Kebijakan ini diambil apabila dalam zona tertentu jumlah SMP Negeri yang ada masih minim sehingga calon siswa tidak mampu secara ekonomi ini tetap bisa bersekolah di SMP swasta dekat tempat tinggalnya dengan biaya dari Pemerintah Kota Surabaya.
Siswa berprestasi juga diberikan kesempatan untuk memilih sekolah favorit yang ada di Kota Surabaya, walaupun pemilihannya tidak sebebas dahulu karena sekarang mereka, apabila mau masuk SMP favorit (di Surabaya dikenal sebagai SMP Kawasan) harus ikut Test Potensi Akademik (TPA) dan NUSBN-nya harus memiliki nilai rata-rata 8.
Sebenarnya Pemerintah Kota Surabaya bisa memperluas lagi kerjasama dengan SMP swasta untuk menampung siswa-siswa lulusan SD di Surabaya. Contohnya memberikan subsidi SPP bagi siswa yang bersekolah di SMP swasta, sehingga para orang tua tidak perlu takut lagi untuk menyekolahkan anaknya di SMP swasta dan pemerintah tidak perlu bingung-bingung untuk membangun sekolah negeri lagi dengan skala masif untuk menampung lulusan yang ada. Selain itu juga agar mencegah tutupnya sekolah-sekolah SMP swasta di Surabaya karena kekurangan murid.
Kiranya saya berharap agar sistem PPDB kota Surabaya ini dapat disempurnakan lagi agar bisa mengakomodir aspirasi masyarakat Surabaya sehingga tidak ada lagi anak yang putus sekolah dan SMP swasta tutup di kota Surabaya.(hpx)